Ilustrasi menara jam mekkah @images
Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur?

Beberapa hari ini netizen ribut tentang case dana haji yang rencananya dipake buat infrastruktur? Itu hukumnya bgmn? Terima kasih.

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Ada beberapa catatan yang bisa berikan untuk investasi dana haji di Indonesia. Di sini, kami hanya akan melihat dari sudut pandang fiqh, terlepas dari latar belakang politik atau kebijakan apapun di negara kita.

Pertama, bahwa objek transaksi selain mata uang, ada 2: barang dan jasa. Contoh objek transaksi dalam bentuk barang seperti mobil, rumah, motor, dst. Contoh objek transaksi dalam bentuk jasa seperti jasa transportasi, jasa pendidikan, tenaga manusia, dst. Termasuk objek jasa adalah paket perjalanan haji atau umrah.

Kedua, di negara kita, paket perjalanan umrah bisa dilakukan oleh lembaga swasta apapun yang mendapat izin dari negara. Sementara untuk paket perjalanan haji Reguler, hanya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama.

Karena itu, ketika ada seorang WNI membayar biaya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka status WNI yang mendaftar sebagai  konsumen, sementara pemerintah sebagai penjual.

Ketiga, dalam transaksi jual beli barang maupun jasa, tidak harus dilakukan secara tunai. Artinya, sah-sah saja ketika transaksi ini dilakukan secara tidak tunai. Baik pembayarannya yang tidak tunai, atau sebaliknya, barang dan jasanya tidak tunai.

Karena itu, dalam kajian fiqh muamalah maliyah, pembagian akad ditinjau dari waktu penyerahan objek transaksi, dibagi menjadi 3:

[1] Barang/jasa tunai dan uang tunai. Akad ini yang paling sering kita lakukan

[2] Barang/jasa tertunda, sementara uang tunai. Ini disebut akad salam

[3] Barang/jasa tunai, sementara uang tidak tunai. Seperti transaksi kredit di tempat kita.

Dan ketiga bentuk transaksi di atas, dibolehkan. Ketiga transaksi di atas, sudah terbiasa dilakukan di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun para sahabat, hingga zaman kita saat ini.

Keempat, khusus untuk akad jasa, boleh tidak tunai keduanya. Uang tidak tunai, jasa juga tidak tunai.

Dalam keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami ad-Dauli (International Islamic Fiqh Academy), dinyatakan,

ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة

Dalam akad istishna’ boleh menunda semua pembayaran, atau dicicil senilai tertentu sampai batas waktu tertentu. (Qarar Majma al-Fiqh al-Islami, 67 /3/ 7).

Dalam akad istishna’, objek transaksi berupa produksi barang, yang di sana ada bentuk jasa pembuatan.

Kelima, ketika transaksi sudah dilakukan, dengan salah satu dari 3 bentuk di atas, maka akad statusnya sah, dan berlaku konsekuensi akad, yaitu terjadinya perpindahan hak milik. Uang menjadi milik penjual, dan barang/jasa menjadi milik pembeli. Meskipun bisa jadi belum diterima saat transaksi, seperti jual beli kredit.

Keenam, tahapan pendaftaran haji

Kita akan melihat tahapan pembelian porsi haji,

Calon haji (calhaj) membuka rekening haji di bank => Calhaj mentransfer/pindah buku senilai 25jt ke rekening Kemenag => Calhaj datang ke kantor Depag dan menyerahkan semua berkas terkait, termasuk bukti transfer dari bank => Calhaj mendapatkan nomor porsi haji.

Berdasarkan tahapan di atas, pada hakekatnya terjadi transaksi jual beli layanan perjalanan haji. Calhaj sebagai konsumen, sementara pemerintah sebagai penjual. Sehingga ketika Calhaj sudah mentransfer 25jt, dan dia mendapatkan porsi haji, maka terjadilah perpindahan hak milik. Uang 25 jt menjadi hak milik kemenag, dan porsi haji menjadi hak Calhaj.

Dan selanjutnya, Calhaj akan diberangkatkan pada waktu sesuai urutan yang ada. Dan mereka bisa mengakses, untuk mengetahui perkembangan nomor urutan itu.

Karena itu, ketika calhaj mentransfer BPH (Biaya perjalanan haji) ke rekening kemenag, statusnya bukan lagi uang titipan (wadiah). Tapi sudah terjadi jual beli.

Ketujuh, karena dana BPH sudah menjadi hak milik kemenag, maka mereka memiliki wewenang apapun untuk menggunakan dana ini, sesuai yang dia inginkan. Termasuk meng-investasi-kan dana ini untuk infrastruktur atau unit produktif lainnya. Sementara Calhaj tidak lagi memiliki sangkut paut dengan dana itu. Karena bukan lagi uangnya.

Hanya saja, Calhaj harus diberangkatkan, apapun kondisinya, sesuai nomor porsi yang dia terima.

Jika ternyata terjadi kerugian terhadap BPH, Calhaj sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian itu, dan mereka tetap memiliki hak untuk diberangkatkan sesuai nomor porsi. Dan jika pemerintah tidak memberangkatkan Calhaj, maka terhitung sebagai tindak kedzaliman.

Demikian, Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi Tanya Ustadz untuk Android.
Download Sekarang !!

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di Indonesia.

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.

  • SPONSOR hubungi: 081 326 333 328
  • DONASI hubungi: 087 882 888 727
  • REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

Berlangganan artikel Situs Sunnah melalui email, RSS, atau Telegram.